Banda Aceh | Dewan Pimpinan Daerah Koalisi Bersama Rakyat (DPD-KIBAR) Provinsi Aceh surati Presiden RI untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Plt Gubernur Aceh yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam suratnya yang ditandatangi oleh Ketua DPD Kibar Aceh, Muslim, SE yang akrab disapa Cut Lem melalui rilisnya kepada wartanusa.id, Senin (20/01) menyebutkan bahwa Plt Gubernur Aceh, Ir.H.Nova Iriansyah, banyak melaksanakan program Pemerintah Aceh yang dinilai tidak memihak kepada rakyat.
Padahal, sambung Cut Lem, saat ini Aceh merupakan salah satu provinsi termiskin di indonesia.
Seharusnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat semestinya digunakan skala prioritas oleh Pemerintah Aceh dengan mendahulukan kepentingan masyarakat Aceh, baik sosial, ekonomi, kesehatan juga pembangunan infrastruktur.
Kemudian, Muslim juga mencontohkan beberapa program yang dinilainya tidak berpihak untuk kepentingan rakyat diantaranya, “pemberian bantuan kepada KADIN Aceh yang nilainya mencapai Puluhan milyar rupiah, pembelian ratusan mobil dinas yang nilainya mencapai ratusan milyar rupiah, pembelian 4 pesawat yang nilainya mencapai ratusan milyar rupiah dan banyak kegiatan pekerjaan proyek yang tidak sesuai aturan dan ketentuan (Korupsi), sehingga terjadi gejolak sosial di masyarakat Aceh,” ujarnya.
Malah, kata Cut Lem beberapa hal mendesak dan memikak kepada masyarakat belum dilaksanakan seperti pembangunan rumah duafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sangat mendesak.
Oleh karena itu, akibat kebijakan dan progran PLT Gubernur Aceh yang tidak berpihak kepada rakyat menyebabkan terjadi kesenjangan sosial yang nantinya di khawatirkan memicu konflik baru di Aceh. karena saat ini Aceh dalam masa perawatan pasca konflik.
“Jangan gara-gara kebijakan Plt Gubernur Aceh Ir.H.Nova Iriansyah yang tidak berpihak kepada kepada rakyat, sehingga Aceh semakin terpuruk menjadi daerah darurat kemiskinan yang nantinya akan menjadi persoalan baru bagi Bangsa Indonesia,”
Akhirnya, Muslim memohon kiranya ini menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia Bapak Ir H. Joko Widodo beserta jajarannya.
Sumber: Wartanusa Nasional
Discussion about this post